Rencana menaikkan harga BBM untuk menekan subsidi oleh pemerintah hingga kini belum jelas betul. Opsi sudah banyak ditawarkan kepada pemerintah, agar secepatnya mengambil langkah. Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman saat ditemui Parlementaria, mengatakan, saat ini bagaimana mengendalikan harga BBM, tanpa mengorbankan masyarakat kecil.

“Pemerintah yang saya dengar bukan menaikkan, tapi melakukan pengaturan harga BBM. Jadi, kami menyambut baik. Sebetulnya opsi-opsi sudah telalu lama diberikan. Fraksinya tahun lalu sudah kirim surat ke presiden SBY dengan memberikan 3 opsi, bagaimana mengendalikan harga BBM, tanpa mengorbankan masyarakat bawah,” katanya, Rabu (10/4).

Seperti diketahui, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, telah memberi keterangan bahwa pemerintah akan mengambil opsi membatasi penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan pribadi. Dalam konsep PKS, lanjut Sohibul Iman, opsi itu disebut discriminative and affirmative policy. Artinya, di satu sisi diskriminatif, karena orang mampu tidak diberi subsidi. Di sisi lain berupa afirmatif, karena ingin mensejahterakan kalangan tidak mampu.

“Jadi, menurut kami sekarang persoalannya tidak lagi berbicara opsi mana. Opsi sudah diberikan dari dulu. Pemerintah mau memilih yang mana. Kami dari FPKS setuju kalau mengambil opsi kendaran umum dan motor mendapat subsidi. Sementara kendaraan pribadi mendapat subsidi tidak penuh.”

Maksud subsidi tidak penuh adalah mobil pribadi tidak harus langsung membeli pertamax. Pengguna mobil pribadi masih bisa beli premium, hanya saja harganya lebih mahal, misalnya Rp 5.500. Sementara kendaraan umum dan motor tetap Rp 4.500. “Orang yang kaya bangt biar dia beli pertamax ke atas. Tapi, kalau yang punya mobil pribadinya pas-pasan mereka jangan dikasih subsidi full (Rp 4500), tapi diberi harga premium 5000-5500. Itu bisa diatur.”

Sementara itu soal waktu pengaturan harga BBM ini, Sohibul Iman berpendapat, sebaiknya tidak bersamaan dengan kenaikan TDL yang tiap 3 bulan dinaikkan. “Menurut saya UU APBN sekarang ini memberi keleluasaan kepada pemerintah. Silakan pemerintah menentukan. Kami memberi catatan bahwa sekarang kita menaikkan TDL tiap 3 bulan. Nah, itu usahakan tidak bersamaan. Kalau bersamaan akan menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. (mh) foto:ry/parle